Tag: Tes CPNS

Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS

Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS – Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dalam bagian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ada soal tentang pasal UUD 1945 yang berpotensi muncul, yaitu untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TKD). Kemungkinan salah satunya adalah Pasal 20 yang menyesuaikan manfaat DPR, baik sebelum akan amandemen maupun perubahannya sehabis amandemen UUD 1945. Di di dalam seleksi CPNS, umumnya terkandung 35 pertanyaan yang tentang bersama dengan kenegaraan dan kebangsaan. Untuk menjawabnya, peserta mesti miliki ilmu berkenaan pasal-pasal UUD 1945. Dari total 100 soal, pasti 35 soal miliki andil penting di dalam menambah nilai agar sanggup lulus mengingat poin yang mesti dicapai adalah 75.

Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS

isi-pasal-20-uud-1945-sebelum-setelah-amandemen-untuk-tes-cpns

Hingga sementara ini, udah ditunaikan empat kali Amandemen UUD 1945 melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, bersama dengan membuahkan sejumlah pergantian untuk sebagian pasal, juga Pasal 20. Amandemen UUD 1945 Pasal 20 Pasal 20 juga pasal yang mengalami pergantian pada Amandemen UUD 1945 yang pertama, yaitu tanggal 14-21 Oktober 1999, melalui Sidang Umum MPR. Pasal 20 UUD 1945 menyesuaikan berkenaan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum akan amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. Dalam Amandemen UUD 1945 ke dua pada di dalam Sidang Tahunan MPR yang ditunaikan pada 7-8 Agustus 2000, Pasal 20 lagi mengalami penambahan ayat, yaitu berubah menjadi 5 ayat yang menyesuaikan berkenaan DPR. Berikut ini isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum akan dan sehabis ditunaikan amandemen. Pasal 20 UUD 1945 Sebelum Amandemen Tiap-tiap Undang-Undang berharap persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika suatu konsep undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka konsep tadi tidak boleh dimajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat jaman itu. Pasal 20 UUD 1945 Setelah Amandemen Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Setiap konsep undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika konsep undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, konsep undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat jaman itu. Presiden mengesahkan konsep undang-undang yang udah disetujui bersama dengan untuk menjadi undang-undang. Dalam hal konsep undang-undang yang udah disetujui bersama dengan selanjutnya tidak disahkan oleh Presiden di dalam sementara tiga puluh hari semenjak konsep undang-undang selanjutnya disetujui, konsep undang-undang selanjutnya sah menjadi undang-undang dan mesti diundangkan.

Selain Pasal 20, Amandemen UUD 1945 ke dua juga melakukan penambahan sebanyak 4 ayat yaitu terhimpun di dalam Pasal 20A yang menyesuaikan berkenaan manfaat dan hak-hak DPR. Adapun isinya adalah sebagai berikut: Pasal 20A Dewan Perwakilan Rakyat miliki manfaat legislasi, manfaat anggaran, dan manfaat pengawasan.

Dalam melakukan fungsinya, tak sekedar hak yang diatur di dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak yang diatur di dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, tiap tiap bagian Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, mengemukakan usul dan pendapat dan juga hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut berkenaan hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak bagian Dewan Perwakilan Rakyat diatur di dalam undang-undang.