sejarah-hari-peristiwa-kapal-tujuh-provinsi-5-februari-1933

Sejarah Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi 5 Februari 1933

Sejarah Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi 5 Februari 1933 – Sejarah moment Kapal Tujuh Provinsi terjadi tanggal 5 Februari 1933 dini hari di pantai terlepas Sumatera disaat Indonesia masih diduduki oleh pemerintah kolonial Hinda Belanda. Terjadi “pemberontakan” atau perlawanan berasal dari awak kapal perang “De Zeven Provincien” punya pemerintah kolonial.

Sejarah Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi 5 Februari 1933

sejarah-hari-peristiwa-kapal-tujuh-provinsi-5-februari-1933

vikingshotshop – Aksi perlawanan di atas bahtera didalam pelayaran menuju Surabaya dengan usaha pengambil-alihan kemudi itu terjadi karena diturunkannya upah para awak kapal sebesar 17 persen. Terdapat latar belakang mengapa moment berikut terjadi sampai menjadi sorotan didalam histori Indonesia.

“De Zeven Provincien” digambarkan sebagai kapal perang terbesar punya Pemerintah Hindia Belanda. Bahtera ini difungsikan sebagai area karantina sejumlah marinir, baik berasal dari bangsa Eropa, Belanda, termasuk bumiputera atau pribumi alias orang Indonesia.

Dalam Rondom de Muiterij op De Zeven Provincien (1934), J.C. Mollema menerangkan bahwa kapal tempur berikut termasuk digunakan sebagai area pelatihan para marinir pribumi yang sudah selesai studinya di Pendidikan Dasar Pelaut Bumiputera (Kweekschool voor Inlandse Schepelingen), Makassar.

Menurut J.C.H Blom dan Touwen Bouwsma didalam De Zeven Provincien: Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933 (2015), di kapal berikut terdapat lebih dari satu orang Indonesia, yakni Paradja, Rumambi, Gosal, dan Kawilarang. Mereka bisa disebut sebagai para tokoh utama yang memprakarsai terjadinya moment Kapal Tujuh Provinsi.

Bagi anda yang suka bermain game online silahkan kunjungi link berikut : Bandar Judi Bola

Latar Belakang De Zeven Provincien
Kehidupan ekonomi dunia jadi menyusut pada 1930-an. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mengalami defisit, atas usulan Gubernur Jenderal de Jonge mengeluarkan Info pengurangan gaji marinir.

Baru saja memasuki 1932, mereka yang bekerja di kapal diturunkan upahnya sebesar 10 persen. Gaji yang tidak sebanding pada pegawai Belanda dan pribumi senantiasa dikenakan pengurangan yang sama persenannya.

Masih di th. yang sama, pemotongan gaji kembali ditunaikan sebesar 7 persen. Dalam Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan (1984) terbitan Departemen Sosial RI, diterangkan bahwa kuantitas pemangkasan gaji menjadi 17 % dengan pengurangan sebelumnya.

Perencanaan pemotongan upah tidak berhenti di situ. Ketika pemangkasan ketiga jadi dimunculkan, banyak pihak yang menolak, termasuk Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda, J.F. Osten.

Pemerintah Hindia Belanda tiba-tiba mengeluarkan pengakuan didalam ketentuan Koninlijk Besluit No.51. Isinya adalah pemangkasan gaji yang resmi bakal ditunaikan pada 1 Februari 1933.

Para marinir baru memahami kabar pemotongan ini pada 26 Januari 1933. Pemotongannya sebesar 17 % bagi awak kapal berasal dari kalangan bumiputera dan 14 % bagi orang Belanda.

Di sebuah bioskop, para awak kapal berdiskusi perihal kabar jelek tersebut. Pada 28 Januari 1933, percakapan berikut terjadi memanas mengingat terjadinya penangkapan 425 anak kapal di Surabaya.

Kronologi Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi
Artikel bertajuk “Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi” didalam surat kabar Medan Ra’jat edisi 4 Februari 1933, diberitakan, terjadi persoalan pemberontakan kapal perang “De Zeven Provincien”.

Masih didalam Medan Ra’jat lewat artikel berjudul “Pemberontakan pada Marine”, pemberontakan berikut ternyata ditunaikan oleh para bagian marinir bumiputera, di antaranya terdapat Paradja, Romambi, Gosal, dan Kawilarang. Belakangan, lebih dari satu awak kapal berasal dari bangsa Eropa termasuk turut serta melakukan aksi tersebut.

Menteri Urusan Jajahan Belanda, Hendrikus Colijn, mengambil keputusan untuk tegas kepada para awak kapal yang melawan tersebut. Menteri Colin ia termasuk memerintahkan tempat untuk tidak mempublikasikan perihal ini.

Tujuan kapal perang di bawah pimpinan Kawilarang ini adalah Surabaya. Namun, di perjalanannya sebelum akan sampai Selat Malaka, 10 Februari 1933, sudah banyak mengalami halangan berasal dari pemerintah kolonial.

Saat itu, Kapal Tujuh Provinsi dikepung oleh lebih dari satu pesawat tempur serta kapal selam yang siap dengan masing-masing senjatanya. Peringatan sudah diberikan tetapi tidak digubris. Akhirnya, tidak benar satu pesawat mengeluarkan bom pas ke arah kapal yang dikemudikan Kawilarang.

Setelah perihal tersebut, banyak awak kapal yang meregang nyawa. Namun, Kawilarang sementara itu selamat beserta lebih dari satu orang lainnya meksipun selanjutnya ditangkap.

Hukuman yang diberikan kepada Kawilarang adalah penjara 18 tahun. Mereka yang tewas dimakamkan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu. Nantinya, jenazah mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Kawilarang masuk Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Ia gugur sementara menjalankan tugas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *