Category: Berita Sosial Dan Budaya

Komisioner Ombudsman Usul Semua Ditjen Bimas di Kemenag Dihapus

Komisioner Ombudsman Usul Semua Ditjen Bimas di Kemenag Dihapus – Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengusulkan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas—yang baru saja dilantik—agar mengubah proses organisasi tata kelola (SOTK) di tubuh Kementerian Agama. Salah satunya dengan menghapus semua Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas). Hal selanjutnya wajib dilakukan, kata Suaedy, agar semua warga negara dari semua agama dan keyakinan mendapat service yang setara di hadapan Kemenag. Saat ini, ada lima Ditjen Bimas yang berada di bawah Kemenag: Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha. “Ini sebetulnya agak ‘radikal’. Kami Ombudsman pernah usulkan ini ke presiden. Saat ini sebetulnya menghalangi aliran-aliran yang lain (dalam mendapatkan pelayanan). Saya kira secara service ini tidak efisien,

Komisioner Ombudsman Usul Semua Ditjen Bimas di Kemenag Dihapus

komisioner-ombudsman-usul-semua-ditjen-bimas-di-kemenag-dihapus

Suaedy mengambil alih semisal bagaimana kelompok minoritas dari ragam aliran keyakinan yang sampai saat ini tetap kerap mengeluh ada masalah mendapat service di Kemenag. Padahal, penghayat keyakinan telah diakui dan miliki landasan lewat putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2017 lalu. Ia mengusulkan agar semua Ditjen Bimas diubah, dari tadinya berbasis agama, jadi berbasis tipe pelayanan. Suaedy mengambil alih lebih dari satu semisal seperti Ditjen Pelayanan Tempat Ibadah, Ditjen Pendidikan, sampai Ditjen Pelayanan Ziarah. “Kan di semua agama ada ziarah juga. Jadi lebih ke tipe pelayanannya. Ini sebetulnya tidak mudah, tapi selalu wajib diusahakan kedepannya,”judi bola kata dia. Apalagi, di Kemenag, anggota pendidikan dan ibadah haji cuma di sajikan untuk Islam, yakni Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Masih ada masalah-masalah yang sangat mutlak yang patut jadi perhatian menteri agama. Harus ada kesamaan service warga negara di dalam perihal agama. Kalau begini terus, kami akan ada masalah sekali maju. Akan ada masalah sekali maju karena agama dikerangkeng. Negara mengkerangkeng agama. Menteri semua agama bukan cuma soal pergaulan, datang di acara-acara agama, bukan itu. Tapi pada service yang konkret. Kami inginnya seperti itu,” katanya. Menteri Agama Yaqut usai dilanik memastikan komitmennya untuk jadi menteri semua agama. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi bagi semua agama di Indonesia. “Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi bagi semua agama di Indonesia,” katanya di Jakarta, Kemarin (23/12/2020). Melalui Kemenag, Yaqut mengidamkan menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Caranya, dengan menumbuhkan sikap saling menghargai antar pemeluk, antar mereka yang berlainan keyakinan. “Mereka yang bukan saudaramu di dalam iman adalah saudaramu di dalam kemanusiaan,” tuturnya mengutip ungkapan Sayyidina Ali. “Toleransi tingkat tinggi ini wajib diteladankan dari Kementerian Agama. Saya tidak mengidamkan dari Kemenag justru keluar cara-cara diskriminatif pada satu dengan lainnya,” sambungnya. Gus Yaqut mengidamkan menjadikan Kemenag sebagai kementerian semua agama. Menag akan mengupayakan mengembalikan agama pada fungsinya yang mendamaikan. “Kita kembalikan agama pada fungsinya yang mendamaikan, sebagai jalan untuk melakukan resolusi konflik atas semua persoalan,” ujarnya. “Kita akan menolak gerakan yang mengidamkan menjadikan agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Semua wajib berangkat dari Kemenag ini,” tandasnya. Menag menghendaki kerja serupa jajarannya di dalam mewujudkan cita-cita ini. Hal itu menurutnya wajib dibuktikan dengan kinerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Isi Maklumat Kapolri Terbaru soal Perayaan Natal 2020 & Tahun Baru

Isi Maklumat Kapolri Terbaru soal Perayaan Natal 2020 & Tahun Baru – Maklumat Kapolri teranyar tentang dengan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 udah terbit. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis menandatangani maklumat terbarunya itu, pada Rabu, 23 Desember 2020. Secara resmi, Maklumat Kapolri itu bernomor Mak/4/XII/2020 dan tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.

Isi Maklumat Kapolri Terbaru soal Perayaan Natal 2020 & Tahun Baru

isi-maklumat-kapolri-terbaru-soal-perayaan-natal-2020-tahun-baru

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, penerbitan maklumat tersebut punya tujuan untuk memutus dan mencegah rantai penyebaran virus corona (Covid-19) pada jaman libur akhir tahun 2020. Keterangan Argo ini dilansir laman resmi Humas Polri. Sementara di dalam Maklumat tersebut, dinyatakan bahwa Kapolri mempertimbangkan penanganan penyebaran Covid-19 secara nasional yang belum semuanya terpecahkan dan tetap berpotensi berkembang luas di tengah masyarakat.

Maka itu, kegunaan memberi tambahan bantuan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Kapolri mengeluarkan Maklumat untuk tidak menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan yang mengakibatkan kerumunan orang banyak di area umum. Daftar kegiatan yang dilarang atau diminta supaya tidak diadakan selama periode libur Natal 2020 dan Tahun 2021, cocok dengan mengisi Maklumat Kapolri teranyar itu adalah: Perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar area ibadah Pesta/perayaan malam perubahan tahun Arak-arakan, pawai, dan karnaval Pesta penyalaan kembang api.

Dalam maklumat yang sama, Kapolri Idham Azis termasuk menyatakan: “Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini maka tiap tiap bagian Polri mesti lakukan tindakan yang dibutuhkan cocok dengan keputusan perundang-undangan.” Sejumlah surat edaran di awalnya termasuk diterbitkan Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan untuk memperketat syarat perjalanan orang selama jaman libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tujuannya sama: untuk mencegah penularan Covid-19 saat libur panjang akhir 2020.

Ada satu surat edaran yang diterbitkan Satgas Covid-19. Empat surat edaran lainnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ketentuan di dalam 5 surat edaran yang terbit pada 19 Desember 2020 lantas itu diberlakukan hingga tanggal 8 Januari 2021. Belakangan, pada 23 Desember 2020, Satgas Covid-19 sebabkan keputusan tambahan (addendum) di Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. Aturan tambahan ini berlaku per 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Isi addendum itu adalah keputusan yang memperketat syarat kehadiran WNA dan WNI, asal Eropa dan Australia, yang memasuki wilayah Indonesia pada jaman libur akhir tahun 2020. Ketentuan tambahan itu termasuk melarang WNA asal Inggris masuk wilayah RI pada periode yang sama. Pada akhir November lalu, Kementerian Agama (Kemenag) pun menerbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2020 berisi saran penerapan protokol kebugaran di pelaksanaan ibadah Natal 2020. Berikut link dokumen Maklumat Kapolri, dan sejumlah surat edaran terbitan dari Satgas Covid-19, Kemenhub, dan Kemenag tentang kegiatan pada jaman libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS

Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS – Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dalam bagian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ada soal tentang pasal UUD 1945 yang berpotensi muncul, yaitu untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TKD). Kemungkinan salah satunya adalah Pasal 20 yang menyesuaikan manfaat DPR, baik sebelum akan amandemen maupun perubahannya sehabis amandemen UUD 1945. Di di dalam seleksi CPNS, umumnya terkandung 35 pertanyaan yang tentang bersama dengan kenegaraan dan kebangsaan. Untuk menjawabnya, peserta mesti miliki ilmu berkenaan pasal-pasal UUD 1945. Dari total 100 soal, pasti 35 soal miliki andil penting di dalam menambah nilai agar sanggup lulus mengingat poin yang mesti dicapai adalah 75.

Isi Pasal 20 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen untuk Tes CPNS

isi-pasal-20-uud-1945-sebelum-setelah-amandemen-untuk-tes-cpns

Hingga sementara ini, udah ditunaikan empat kali Amandemen UUD 1945 melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002, bersama dengan membuahkan sejumlah pergantian untuk sebagian pasal, juga Pasal 20. Amandemen UUD 1945 Pasal 20 Pasal 20 juga pasal yang mengalami pergantian pada Amandemen UUD 1945 yang pertama, yaitu tanggal 14-21 Oktober 1999, melalui Sidang Umum MPR. Pasal 20 UUD 1945 menyesuaikan berkenaan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum akan amandemen berjumlah dua ayat, kemudian diubah menjadi 4 ayat. Dalam Amandemen UUD 1945 ke dua pada di dalam Sidang Tahunan MPR yang ditunaikan pada 7-8 Agustus 2000, Pasal 20 lagi mengalami penambahan ayat, yaitu berubah menjadi 5 ayat yang menyesuaikan berkenaan DPR. Berikut ini isi Pasal 20 UUD 1945 sebelum akan dan sehabis ditunaikan amandemen. Pasal 20 UUD 1945 Sebelum Amandemen Tiap-tiap Undang-Undang berharap persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika suatu konsep undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka konsep tadi tidak boleh dimajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat jaman itu. Pasal 20 UUD 1945 Setelah Amandemen Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Setiap konsep undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika konsep undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, konsep undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat jaman itu. Presiden mengesahkan konsep undang-undang yang udah disetujui bersama dengan untuk menjadi undang-undang. Dalam hal konsep undang-undang yang udah disetujui bersama dengan selanjutnya tidak disahkan oleh Presiden di dalam sementara tiga puluh hari semenjak konsep undang-undang selanjutnya disetujui, konsep undang-undang selanjutnya sah menjadi undang-undang dan mesti diundangkan.

Selain Pasal 20, Amandemen UUD 1945 ke dua juga melakukan penambahan sebanyak 4 ayat yaitu terhimpun di dalam Pasal 20A yang menyesuaikan berkenaan manfaat dan hak-hak DPR. Adapun isinya adalah sebagai berikut: Pasal 20A Dewan Perwakilan Rakyat miliki manfaat legislasi, manfaat anggaran, dan manfaat pengawasan.

Dalam melakukan fungsinya, tak sekedar hak yang diatur di dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak yang diatur di dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, tiap tiap bagian Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, mengemukakan usul dan pendapat dan juga hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut berkenaan hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak bagian Dewan Perwakilan Rakyat diatur di dalam undang-undang.